Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan perlawanan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan alat penguasa untuk kepentingan politik.

Hal itu mereka sampaikan berkaitan dengan kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto di lembaga anti rasuah itu.

Secara kasat mata kita liat itukan prosesnya yang uda lama kan, bisa dikatakan bila secara esensi kalau kita liat kasusnya kan soal suap yang biasa. Kan karena dugaan kita ini kita sebut kriminalisasi dan tau sendiri ini soal apa, 2024 adalah tahun politik banyak kejadian aneh terjadi diberbagai partai, kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Bidang Kaderisasi dan Idiologi, Samulya Surya Indra, Sabtu (28/12).

Baca:GanjarSentil Jokowi yang Tak Kembalikan KTA PDI Perjuangan