Medan, Gesuri.id - Kedaulatan pangan yang digagas pemerintah untuk pemenuhan hak manusia atas pangan berkualitas gizi baik dan sesuai dengan budaya lokal yang ada, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, mengatakan salah satu komitmen yang harus dilakukan adalah menghentikan pengalihfungsian lahan subur untuk hal lain. Sebab, potensi alam di Indonesia dalam memproduksi hasil pertanian sendiri telah mencukupi.

Saya melihat potensi lahan di Indonesia semua memiliki potensi. Terutama di Sumatera Utara, provinsi kita ini sesungguhnya merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera. Maka dari itu, peran kepala daerah di Sumatera Utara adalah bisa menghentikan pengalihfungsian lahan di Sumatera Utara untuk yang lain, kata Meryl, Selasa (10/10).

Menurutnya, praktik pengalihfungsian lahan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian di masa depan. Kementerian Pertanian juga, kata Meryl, telah mengajak berbagai pemangku kepentingan termasuk jajaran aparat penegak hukum dan para akademisi untuk memperketat pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan.

Meryl menuturkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan, mengusung tajuk Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan sub tema Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.