Jakarta, Gesuri.id Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada ratusan masyarakat di Daerah Pemilihannya di Matraman, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia meluruskan sejumlah pembelokkan sejarah tentang Pancasila selama ini.

Proses distorsi sejarah Pancasila berawal dari apa yang disebut politik de-Soekarnoisasi di zaman Orde Baru. Kemudian peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni juga dilarang pada tahun 1970. Tidak berhenti di situ, Orde Baru lalu membuat tafsir 36 butir Pancasila sesuai selera rezim melalui TAP MPR No.II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), papar Putra di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (27/11).

Bukan hanya itu, lanjut Putra, Orde Baru juga membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), untuk menghapuskan peran sentral Bung Karno dalam pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Orde Baru menggunakan buku Nugroho Notosusanto yang mengatakan bahwa M. Yamin pada 29 Mei 1945 dan Supomo pada 31 Mei 1945 lebih dahulu berpidato tentang Dasar Negara, katanya.