Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti sejumlah kebijakan pemangkasan subsidi dan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang alami penurunan signifikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran (APBN TA) 2025.

Di lain sisi, Pemerintah malah menaikkan anggaran belanja pegawai Pemerintah yang cukup besar.

Ia menekan, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, disusun untuk mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, membangun kemajuan di segala bidang, dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga menekankan, walaupun RAPBN TA 2025 ini disusun pada masa transisi Pemerintahan, atau Pemerintahan yang telah berakhir masa tugasnya, tetapi yang akan menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN 2025 dalam laporan keuangan Pemerintah pusat adalah Pemerintah baru.

Oleh karena itu, pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN Perubahan, tegas Adi saat membacakan pandangan fraksi PDI Perjuangan terkait RUU APBN 2025 dan Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (220/8/2024).