Jakarta, Gesuri.id - Saat menyampaikan paparan pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada 3 (tiga) alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta itu.

Baca:Pemerintah Seriusi Rencana Pemindahan Ibu Kota

Alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat governmen district atau distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputaran istana dan Monas dan sekitarnya itu akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.

Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas, jelas Bambang seraya menambahkan, kerugiannya tentunya ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi kelemahannya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta.