Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan Kantor Wilayah Hukum (Kanwilkum) di Sulawesi Utara (Sulut) perlu dukungan anggaran dari pusat dan harus mulai ciptakan kaderisasi SDM daerah dalam melaksanakan tugas, karena merupakan daerah kepulauan.

Sulawesi Utara adalah provinsi kepulauan, sedangkan Kanwil Hukum, Kanwil HAM, Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) tidak ada di daerah kabupaten atau kota lainnya, jadi perlu anggaran dari pusat dan SDM dari daerah yang cukup, untuk bekerja maksimal, kata Andreas Hugo Pareira, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XIII DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, dikutip Minggu (13/4).

Secara khusus Andreas Hugo Pareira menyebutkan, tiga Kanwil tersebut punya tugas berbeda. Kanwil Hukum bertugas selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga punya tugas membantu pemerintah daerah dalam harmonisasi pembuatan peraturan daerah (Perda), sedangkan posisi ada di ibukota provinsi, maka perlu dukungan anggaran dalam bekerja.

Maka anggaran dan SDM penting menjadi perhatian pusat, agar bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan maksimal, katanya.

Apalagi, saat ini banyak Perda yang berkaitan dengan hukum, HAM dan Impas, dan di daerah tanah banyak kali menjadi masalah, karena masyarakat, kurang memahami aturan.