Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Rio Sambodo menilai pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan soal jaminan pengurusan dokumen kependudukan warga terdampak perubahan nama jalan digratiskan, hanya retorika semata.

Baca:Sekjen Hasto: Jumlah Keluarga Ikut Pileg Pilkada Dibatasi

Itu kan hanya teori saja tentang rencana penanganan terhadap dampak perubahan jalan, sebagaimana kebiasaan Gubernur Anies yang selalu memudahkan persoalan dengan hanya bermodalkan retorika tapi mangkrak dalam kenyataan realisasinya, kata anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, kepada wartawan, Senin (27/6).

Ia juga mengatakan dampak dari perubahan nama jalan bukan sekadar pembuatan KTP baru, melainkan harus mengubah kartu keluarga, surat tanah, hingga surat izin usaha. Dia mengatakan sebaiknya Pemprov DKI mengkaji secara matang.

Libatkan warga dan komunikasikan dengan warga secara efektif sehingga warga tidak menjadi resah gelisah. Toh ini yang menjadi banyak persoalan tentang macetnya pemekaran wilayah di tingkat RT, RW, maupun kelurahan. Ya karena soal-soal begini. Mosok nggak mengkaji dan belajar dari persoalan sebelumnya, ucapnya.