Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya memndang perlu ada kejelasan terkait siapa penerima santunan dalam raperda tersebut.

Sebab, dijelaskan Atty, data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sejauh ini tidak tepat sasaran. Untuk itu, lanjut dia, perlu ada pemutakhiran database di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lewat Dinas Sosial (Dinsos).

Baca:AttyPerjuangkan Tuntasnya Revitalisasi Masjid Agung Bogor

Selain itu, terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Atty menyarankan agar pemerintah di wilayah masing-masing mempermudah mekanisme terkait berkas-berkas yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi.