Gambir, Gesuri.id - Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta harus melakukan evaluasi keseluruhan atas kinerja dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jakarta. Pasalnya, banjir selalu terjadi setiap tahun pada saat hujan melanda atau air kiriman dari kota penyangga dan tidak pernah ada solusinya.

Pemda DKI harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dinas yang bertanggungjawab dengan masalah banjir dan sampah, karena permasalahan banjir ini masih terus dirasakan oleh warga Jakarta dan tidak pernah ada solusinya. Dan juga lambatnya penanganan sampah di saringan sampah yang terdapat di rumah-rumah pompa, menjadi salah satu penghambat dalam hal teknis terkait penanggulangan banjir, ujar Kenneth dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, untuk memprioritaskan program penanganan banjir yang solutif mulai dari jajaran dinas hingga sampai ke jajaran suku dinas. dan juga menetapkan pejabat definitif agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

Penanganan banjir harus menjadi perhatian khusus Pak Pram selaku Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih. Harus berani mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik dan digantikan dengan orang yang lebih kompeten, hal itu agar bisa meningkatkan respons pemerintah terhadap pelayanan masyarakat di masa depan. Karena kenyataannya saat ini banyak kepala dinas yang masih dijabat Plt dan rata rata tidak becus dalam bekerja, terutama dalam penanganan banjir adalah Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang sekarang kepala dinasnya masih dijabat Plt, solusinya harus segera diangkat dan ditetapkan Kepala Dinas definitifnya, harus di pilih calon pejabat yang sudah sangat berpengalaman di ilmu tata air, dan yang mempunyai karakter pekerja keras, cerdas, tahan banting dan bukan hanya kebanyakan teori, karena Dinas Sumber Daya Air ini adalah tulang punggung dan lini terdepan gubernur dalam hal penanganan banjir di Jakarta, tegas Anggota Komisi C DPRD Jakarta ini.

Kent juga menyoroti kinerja Kepala Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang dinilai tidak becus dalam berkolaborasi terkait penanganan banjir di Jakarta. Padahal, dari segi anggaran, gaji para satgas PJLP tersebut sangat besar dibandingkan dengan gaji PJLP yang lain. Kent meminta Satgas UPK Badan Air agar bisa berkerja sama yang baik dengan petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang menyangkut di mesin pompa air.