Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Cornelis angkat suara menanggapi konflik lahan masyarakat di tiga desa, Kecamatan Sandai, Ketapang, Kalimantan Barat dengan perusahan SMS dan MP.

Menurut mantan Gubernur Kalimantan Barat ini konflik lahan di Kalimantan Barat antara korporasi dengan warga terjadi karena kurangnya ketegasan pemerintah.

BaCa:Ganjarist Komitmen Setia DukungGanjarPranowo di Pilpres 2029

Kementerian ATR/BPN harus bisa menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya terkait hak guna usaha (HGU) perusahaan yang didalamnya masih terdapat perkampungan masyarakat, ujar Cornelis dalam keterangannya, Senin (16/9).