Luwu Utara, Gesuri.id - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Pilosofis Rusli mengkritik pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk warga miskin dan Dinas Kesehatan Luwu Utara yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pilosofis menilai ada data yang tidak valid, karena data-data tersebut perlu divalidasi setidaknya setiap enam bulan sekali.

Baca:DPRD Bali Dukung Rasionalisasi AnggaranBansos

Enam bulan itu waktu yang cukup untuk mengevaluasi sekaligus juga memonitor perkembangan setiap lalu lintas pergerakan data-data yang ada di Kabupaten, tutur PDI Perjuangan di Luwu Utara, Jumat (3/1).

Pilosofis mengungkapkan, kekwatiran akan berdampak pada penilaian kurang baik terhadap Luwu Utara, karena data tidak valid antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.