Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos, mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos yang berbasis kecamatan.

Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp40 miliar di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi sorotan, mengingat situasi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan oleh pemerintahan baru Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya.

Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Jika mengacu pada jumlah penduduk, sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berdasarkanby name by address. Jangan sampai salah sasaran, kata Amrullah pada Jumat (28/2/2025).