Tegal, Gesuri.id - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menutup tempat wisata, kafe, usaha karaoke, membatasi akses hingga melarang pedagang kaki lima (PKL) atau pasar tiban dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tegal.

Pasalnya, kebijakan itu justru berimbas langsung ke rakyat kecil yang tengah kesulitan mencari nafkah di masa pandemi COVID-19.

Pemda harus bijak dalam mengambil keputusan, bisa melalui kebijakan ekonomi yang progresif. Tujuannya untuk melindungi warga. Tidak saja terkait pandemi Corona, namun juga keberlangsungan hidupnya, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, Edy Suripno, Selasa (6/10).

Baca:Hasto Ajak Tingkatkan Ketahanan KeluargaHadapi Pandemi