Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IDPR RITB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Iamenilai dana itu tak dirasakanmasyarakat karena berhenti di level atas.

Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atauke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah, kata Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, baru-baru ini.

Baca:Risma Hibur Anak-anak Korban Pandemi COVID-19

Hasanuddin menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus.