Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD KabupatenKatinganMarwan Susanto menyebutkan, hasil rapat kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Katingan yang membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJ) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 sudah dilakukan.

Sehingga, koordinasi dan sinergitas sudah terjalin bersama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan kegiatan pembangunan di Katingan.

Sesuai mekanisme dan tahapan persidangan dewan, maka hal ini merupakan perwujudan pemenuhan ketentuan berdasarkan Undang-undangan dalam rangka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah, katanya, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, pihak gabungan komisi ini tentunya bisa mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik guna evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah untuk tahun-tahun selanjutnya.

Oleh sebab itu, pihak legislatif memberikan saran dan pendapat sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna perbaikan-perbaikan di tahun yang akan datang,Seperti mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 dengan beberapa catatan yang disampaikan BPK Republik Indonesia, jelasnya.