Depok, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) menilai pemerintah kota Depok tidak adil, sangat dipolitisasi kepentingan penguasa, partai penguasa, dan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak transparan.

Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ternyata temuan-temuan kami sebagai anggota DPRD bahwa ketika KDS (Kartu Depok Sejahtera, red) ini di launching dan diedarkan kepada masyarakat, justru malah menimbulkan banyak keresahan di masyarakat yang tidak menerima itu, kata HTA.

Karena ternyata temuan kami, yakni yang diberikan kuasa sebagai koordinator untuk mendata para penerima KDS di setiap kelurahan, adalah orang-orang politik dari partai tertentu. Saya berani mengatakan bahwa ini adalah orang-orang titipan dari partai penguasa yang ada di kota Depok, sambungnya.

Baca:BantengDepokGelar Tebar Berkah dan Kebahagiaan Ramadan