Jakarta, Gesuri.id - Menyambut rencana pertemuan tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-144, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H. Sitorus menegaskan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah.

Dirinya menerangkan, dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP),

Baca:Lahan Basah dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Iklim

Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi, ucap Sihar dalam paparannya membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDGs Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).