Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompeks (PPK) Kemayoran, yang dinilai belum optimal dalam upaya meningkatkan pemasukan keuangan negara.

Baca:Rafiq: Banteng Sumbawa Siap Kampanyekan Puan Capres 2024

Tentang BLU ini sangat menarik, BLU ini adalah untuk pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran yaitu hanya mencapai (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 25,2 persen, ujar Jumiart dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mensesneg, Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), terkait Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Dalam rapat ini juga, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar Mensesneg Pratikno menaruh perhatian terhadap kedua aset negara ini, terlebih untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat guna meningkatkan PNBP dari kedua aset yang dinilainya potensial ini.

Baca:Ratusan CPNS Mundur, PR Besar Dengan Keterbatasan Anggaran

Ada keluhan dari (masyarakat, red) Kemayoran, keluhannya di sana itu bahwa mereka sangat sulit untuk melakukan penyewaan terhadap aset-aset yang dikelola Setneg karena ada pihak ketiga yang mengelola di sana dan sangat sulit (diakses). Contoh ada rumah sakit di (Kemayoran) sana, mereka sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pengelola di sana. Tolong ini menjadi perhatian saudara Mensetneg dalam rangka untuk mencapainya PNBP dari BLU ini, jelasnya.