Jakarta, Gesuri.id - E-Government Development Index (EGDI) tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan ada kendala yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Indonesia untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan.

Salah satu tantangannya adalah terkait kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia masuk ke kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya, meningkat signifikan 43 peringkat sejak Perpres SPBE disahkan pada tahun 2018, jelas Menteri Anas saat menjadi pembicara pada Forum Digital (Fordigi) BUMN Summit 2024, di Jakarta, Kamis (26/09).

Disamping prestasi itu, PBB mengingatkan bahwa kesenjangan digital tetap menjadi tantangan, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat penting untuk lmeningkatkan Digital Public Infrastructure, pengembangan SDM, dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif.

Di hadapan talenta digital dari berbagai BUMN, Menteri Anas menjelaskan Kementerian PANRB bersama BUMN Peruri dan beberapa BUMN lainnya sudah berkolaborasi membentuk INA DIGITAL, sebagai tim yang akan mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu portal. Kalau pemerintah saja, saya kira ada keterbatasan, tapi talenta digital yang ada di Fordigi ini, saya berharap digitalisasi bisa menjadi lebih terukur, tegas Menteri Anas.

INA DIGITAL telah membangun tahap awal portal nasional dan identitas digital terpadu berupa INApas, INAku, dan INAgov. Keterpaduan layanan digital nasional merupakan pilar utama dalam mendukung transformasi pemerintah digital.