Mataram, Gesuri.id - Komisi IX DPR RI melakukan tugas dan fungsi pengawasan bidang kesehatan dengan menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk akses, distribusi dan ketersediaan vaksin di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran kami juga ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam masa pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Mendengar masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan distribusi vaksin Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Ditjen P2P Kemenkes RI, Ditjen Farmalkes Kemenkes RI, Digital Transformation Office Kemenkes RI, Kedeputian I Badan POM dan BPJS Kesehatan, dalam dalam rangka pengawasan distribusi vaksin, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Kamis (9/9).

Baca:Presiden Tinjau PelaksanaanVaksinasiMassal di Bantul

Politisi PDI Perjuangan ini berharap dari hasil kunjungan kerja akan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar distribusi vaksin COVID-19 untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19-19 terutama di NTB dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditentukan.