Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Dalam Negeri mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita. Hal ini sebagai misi besar pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Namun misi ini terlihat bertentangan untuk wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dimana wilayah ini sama sekali belum memiliki wilayah pertanian.

Dapat kita pahami bersama di kota Batam sampai hari ini lahan menjadi permasalahan utama dalam terwujudnya ketahanan pangan yang merata, kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Sianturi, Jumat (31/1/2025).

Kerjasama yang dimaksud bisa berupa kerjasama antar Kota-Kabupaten yang dapat diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi, tutur Politisi PDI Perjuangan.

Ia menontohkan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan, pemerintah Batam dapat menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.