Marak OTT KPK, Hasto Pertanyakan Sistem Pencegahan Korupsi

PDI Perjuangan mempertanyakan apakah OTT tersebut murni merupakan pemberantasan korupsi ataukah hanya kepentingan politik semata.
Minggu, 10 Juni 2018 21:03 WIB Jurnalis - Gabriella Thesa Widiari

Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa dilakukan, yakni pemecatan seketika serta tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karier politik pelaku korupsi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (10/6).

Tetapi kenapa masih terjadi? Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul? Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?, ujar Hasto.

Baca: PDI Perjuangan Tegas Tindak Kader yang Terlibat Korupsi

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai Partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.

Baca juga :