Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPRDHalmaheraSelatan, MalukuUtara, MasdarMansur, mengaku menerima pengaduan warga terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun penerimaan 2024.

Pengaduan ini tidak berbeda dengan sekeksi tahap I. Dimana, ada sejumlah tenaga honorer yang masa kerjanya diragukan, lulus pada tahap seleksi adminstrasi.

Masdar menilai, Badan Kepegewaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan selaku panitia penyelenggara seleksi di daerah, cenderung tidak profesional dan abai terhadap ketentuan seleksi PPPK.

Di Gane Barat misalanya, kami menerima pengaduan warga bahwa ada sejumlah orang yang tidak pernah honor tapi lulus adminstrasi. Ini kan fatal, harusnya pemerintah daerah itu bisa mendeteksi siapa yang betul-betul tenaga honorer dan bukan, kata Masdar, pada Jumat (4/4/2025).

Bahkan ada juga mantan Caleg (Pemilu 2024) yang lulus. Kalau Caleg kan otomatis undur diri dari tenaga honorer tuh, toh kenapa masih lagi terdaftar dan lulus seleksi. Tidak boleh begitu, kasihan orang-orang yang sudah lama honor, lanjutnya.