Surabaya, Gesuri.id Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Jawa Timur dapat membantu mengawal birokrasi. Menurutnya Kementerian PANRB memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk akademisi. Akademisi dapat memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dengan data dan analisa akademik (evidence-based policy).

Kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa kontribusi dari aktor lain. Maka dari itu, peran akademisi, rektor, dan pegiat pendidikan sangat penting untuk turut mengawal birokrasi, katanya saat membuka kegiatan Rapat kerja Paguyuban Rektor PTN Jawa Timur Tahun 2024, di UPN Veteran Jawa Timur, Senin (02/09).

Disampaikan bahwa perlu adanya tokoh pendidikan sebagai agent of change yang menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Oleh karenanya jajaran akademisi dalam hal ini PTN se-Jawa Timur dapat terus melahirkan terobosan yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Kemudian kampus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Di hadapan Paguyuban Rektor PTN se- Jawa Timur, mantan Kepala LKPP ini juga memperkenalkan Reformasi Birokrasi Berdampak yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.

Melalui program reformasi birokrasi tematik atau RB tematik, Kementerian PANRB menunjukkan langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi. RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.