Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam menilai pemerintah gagal mengelola minyak goreng bersubsidi MinyaKita. Hal ini menyusul temuan kemasan yang tidak sesuai takaran di pasaran.

Pengelolaan MinyaKita semakin amburadul. Volume MinyaKita yang tidak sesuai takaran ini tidak hanya ditemukan oleh Menteri Pertanian, di lini masa medsos masyarakat sudah memposting tentang itu, ujar Mufti dalam rilisnya, dikutip Sabtu (22/3).

Politikus PDI Perjuangan ini menuding Pemerintah tidak serius urus minyak goreng. Ia mengingatkan banyak kejadian mulai dari kelangkaan, harga jauh di atas HET hingga pengoplosan MinyaKita untuk kemudian dijual menjadi minyak goreng premium.

Melihat fakta-fakta tersebut, Mufti mencurigai Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini sebelum viral di media sosial.

Saya justru mengapresiasi Menteri Pertanian yang mengungkap temuan ini, sehingga masyarakat semakin sadar akan adanya kecurangan. Artinya, pengawasan Kemendag lemah dan amburadul, tidak memiliki kepekaan sama sekali. kata Mufti.