Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik.

Menurut dia, lonjakan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat menimbulkan sejumlah persoalan dan mesti dapat perhatian serius.

Baca:KataGanjarPranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan tarif listrik, perlindungan konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait, kata Mufti, dalam keterangannya, Selasa, 8 April 2025.