Pontianak, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Niken Tia Tantina menilai Gubernur Kalbar Sutarmidji terlalu jauh mencampuri urusan Daerah Aliran Sungai (DAS) di provinsi ini. Niken berujar, pengelolaan DAS telah diatur oleh regulasi sehingga tidak boleh ada pihak yang melampaui batas kewenangannya.

Baca:Faisal Rachman: KTP Bukti Identitas Bukan Kepemilikan

Jangan mengusik kewenangan yang bukan menjadi kewenangan provinsi. Selesaikan saja apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi, ucap Niken di Pontianak, Rabu (8/3).

Pernyataan legislator dari daerah pemilihan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang ini sebagai respons atas ucapan Gubernur Sutarmidji yang meminta kepala balai yang mengurusi alur sungai di Kalbar untuk angkat kaki dari provinsi ini. Permintaan tersebut dilontarkan Sutarmidji lantaran balai sungai dinilai tidak pernah mengindahkan sarannya soal pendangkalan DAS yang menjadi salah satu penyebab banjir di berbagai wilayah Kalbar.