Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menegaskan, bahwa misi atau program Ade-Asep sudah mulai dilakukan pengkajian bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Sekretariat Daerah Pemkab Bekasi.

Kita sudah diskusi, bantuan perlindungan hukum tersebut anggarannya melalui Sekretariat Daerah. Nah, di Sekretariat Daerah itu yang mengelola Bagian Hukum, ujarnya kepada Radar Bekasi.

Saat pelaksanaan nanti, kata Nyumarno, Pemerintah Daerah akan menyiapkan hotline pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum serta terkait dengan HAM. Nyumarno menyebutkan bahwa ia masuk dalam tim kecil yang dibentuk oleh Bupati untuk berdiskusi dengan dinas-dinas guna merealisasikan program yang telah dijanjikan dalam Pilkada 2024.

Baca:KataGanjarPranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen