Jakarta, Gesuri.id Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara. Namun, ketika terjadi penyimpangan yang merusak nilai-nilai Pancasila, tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah menjadi yang paling lantang mengkritik. Ironisnya, ketika banyak penyimpangan terjadi seperti korupsi BPIP justru terlihat diam, seolah kehilangan peran yang seharusnya mereka emban.

Hal tersebut disampaikan cendekiawan Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A saat dimintai keterangan oleh gesuri.id, baru-baru ini

Seperti oksigen yang menjiwai setiap tarikan napas, nilai dan semangat Pancasila mestinya hadir dalam setiap lini kebijakan dan implementasinya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peta jalan (road map) dan langkah-langkah strategis dari BPIP, termasuk instrumen untuk mengawal dan memperkuat (empowering) Pancasila, terutama pada departemen-departemen yang terkait langsung dengan pelaksanaan road map BPIP, jelasnya.

Departemen-departemen ini meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Namun, karena BPIP belum menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang strategis, kehadiran lembaga ini kerap kali tak dirasakan manfaatnya.