Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menerima aduan dari warga terkait penonaktifan KTP yang dilakukan Disdukcapil DKI Jakarta. Rio mengatakan warga mengaku penonaktifan KTP itu berimbas pada proses pemberian bantuan sosial (bansos) hingga layanan publik lainnya.

Rio mengatakan bahwa kebijakan penonaktifan KTP juga berdampak kepada warga yang masih tinggal di Jakarta namun sudah pindah dari alamat sebelumnya. Kondisi ini berdampak terhadap penyaluran bansos, pendaftaran PPDB hingga pencairan KJP karena NIK warga diblokir.

Saya telah menerima banyaknya pengaduan dari warga yang KTP-nya nonaktif padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan hal ini tentunya harus digarisbawahi, warga-warga Jakarta yang hanya pindah alamat juga terkena dampak tersebut. Hal ini berdampak pada proses bantuan sosial, pelayanan publik, dan akses-akses lainnya seperti yang baru-baru ini PPDB, KJP, KJMU, BPJS yang mana warga mengeluhkan pemblokiran tersebut akibat dampak penonaktifan NIK KTP, kata Rio kepada wartawan, Kamis (4/7).

Rio menuturkan dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Disdukcapil DKI Jakarta, ia meminta agar Pemprov membuat focus group discussion (FGD) yang menggandeng pakar terlebih dahulu ahar penataan berjalan optimal.

Efeknya begitu meski pihak Dukcapil seringkali mengatakan bahwa itu tak terjadi dan nama-nama tersebut hanya masuk dalam penataan. Kebetulan saat Raker Komisi A dengan Dukcapil tempo hari saya ungkapkan berkali-kali tentang ini dan saya minta dilibatkan dalam FGD para pakar dan eksekutif yang berikutnya tentang tema ini, jelasnya.