Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menegaskan seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Bukan langsung meminta maaf kepada rakyat.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI PerjuanganHasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon Sumatri Ngenger di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Sabtu (3/8malam.

Hasto mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif, kata Hasto.

Jadi, ditegaskan Hasto, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.