Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Sumut Sarma Hutajulu mengatakan jika penahanan memang wewenang dari penyidik.

Namun dia heran Zahir ditahan setelah mendaftar Pilkada Batu Bara, padahal sebelumnya sudah menyerahkan diri dan ditangguhkan oleh Polda Sumut.

Memang penangkapan dan penahanan tersebut adalah kewenangan penyidik namun kewenangan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP supaya tidak terkesan lebih banyak muatan politik daripada penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat kita lihat mulai dari penetapan DPO sampai kemudian kita disuguhkan berita telah menyerahkan diri, kemudian ditangguhkan penahanannya tanpa penjelasan secara transparan kapan seluruh proses itu terjadi, kata Sarma Hutajulu dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Baca:PDI Perjuangan Melawan KIM Plus Terjadi di Pilkada Gunung Mas

Sarma kemudian menjelaskan jika Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024 agar pilkada dapat berjalan kondusif. Sehingga Polda Sumut diminta untuk mematuhi isi telegram dari Kapolri tersebut.