Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

Baca:Program Pemulihan Ekonomi Harus Tepat Dieksekusi Cepat

Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini penting, tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (3/6).

Terkait perubahan postur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2020, Presiden mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.