Makassar, Gesuri.id - Jelang penetapan susunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi.

Baca:PDI Perjuangan: Jabatan Menteri Jangan Untuk Pemilu 2024!

Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan, ujar pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/10).

Menurut dia, bila nama pembantu presiden atau para menteri masih tersandung kasus, lalu dimasukkan dan itu terjadi, maka akan menjadi beban baru kabinet dalam pemerintahannya, sehingga mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye.