Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar penataan birokrasi organisasi pemerintah yang saat ini dilakukan harus semakin ramping, semakin simpel sehingga melayani masyarakat, dan melayani tahapan-tahapan perizinan di pusat dan di daerah juga semakin pendek.

Arahan beliau juga menyangkut reformasi regulasi dan juga harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, kemudian menerapkan Information Technology (IT) dengan baik, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/11) sore.

Selain itu, menurut Tjahjo, Presiden menginginkan dilakukan reformasi struktural termasuk mempercepat membangun transformasi digital yang harus diarahkan sekaligus juga dalam konteks pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan semakin efisien.

Kesimpulannya adalah dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang, terang Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, dalam konteks reformasi birokrasi itu Kementerian PANRB sebagai koordinatornya tetapi pihaknya terpadu dengan Mendagri karena menyangkut pemerintah daerah, kemudian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam aspek stabilitasnya, dan yang ketiga dengan Kepala Staf Presiden pada hal-hal yang yang khusus, kemudian yang keempat adalah ORI (Ombudsman) kan mereka menyerap berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat.