Kulon Progo, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, meski ada pekerjaan dan pembangunan fisik yang berada di bawah standar. Pemkab Kulon Progo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Salah satu kiat pemkab untuk meraih opini WTP adalah secara rutin dan berkesinambungan, selama tiga bulan sekali melakukan evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis (31/5).

Menurut dia, dalam evaluasi itu, OPD yang masih belum mencapai targetnya diberi umpan balik. Dengan demikian, OPD mempunyai perhatian yang lebih, merasa tidak nyaman jika tidak tercapai target yang ditentukan.

Namun demikan, lanjut Hasto, pemkab memiliki pekerjaan rumah menindaklanjuti catatan BPK selama 60 hari ke depan. Catatan BPK mulai dari pekerjaan dan pembangunan fisik yang berada di bawah standar.

Kami mendapat catatan dari BPK terkait pekerjaan dan pembangunan fisik yang berada di bawah standar. Ini menjadi evaluasi bagus, karena mereka mewakili kami dalam pengawasan pembangunan fisik, kata politisi PDI Perjuangan itu.