Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan Kementerian BUMN yang tidak mau lagi menerima pendanaan dari APBN, dan hanya akan mengambil 1 persen dari dividen BUMN.

Baca:Jumlah Positif Covid Jakarta Naik, PSBB Transisi Berhasil?

Ini menimbulkan pertanyaan soal grand design Kementerian BUMN dan BUMN ke depan. Kalau tidak dapat APBN, berarti Kementerian BUMN dihapus dong? Apakah berarti Pak Erick Thohir ini sedang menuju skenario super holding BUMN dengan menghapus Kementerian BUMN? Seperti yang dikonsep Bu Rini Soemarno? kata Mufti Anam seusai rapat kerja dengan Menteri BUMN, Senin (22/6).

Padahal, lanjut Mufti, yang namanya kementerian pasti didanai APBN. Dividen BUMN itu kan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara, masuk ke sistem BUMN, lalu dari sana ada alokasi, untuk kementerian A segini, kementerian B segini, dan seterusnya. Jadi bukan 1 persen dividen untuk membiayai Kementerian BUMN langsung, ujarnya.