Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengingatkan agar dalam membuat omnibus law, pemerintah selalu ingat bahwa sebagai negara kesatuan, Indonesia telah memiliki satu visi-misi pembangunan kedepan.

Baca:Mufti: Premanisme Harus Ditangani Guna Perlancar Investasi

Rieke menegaskan tidak boleh ada visi yang berbeda lagi antara pemerintah pusat dan daerah karena kita adalah Negara kesatuan, bukan federal atau serikat.

Hal itu dikatakan Rieke Rapat Kerja dengan 12 K/L terkait dengan Omnibus Law di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Kembalinya Indonesia ke bentuk Negara kesatuan dan ke UUD 1945 yang asli pada 5 Juli 1959, meski UUD 1945 diamandemen beberapa kali pasca reformasi, tidak mengubah kesepakatan bahwa kita adalah NKRI, bukan federal, bukan serikat , yang sejatinya harus diikat dalam satu visi misi pembangunan, papar Rieke.