Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan menyebutkan pengentasan anak tidak sekolah (ATS) bisa dilakukan jika mandatory spending 20% anggaran pendidikan dikelola sebagian besarnya oleh kementerian yang membidangi pendidikan.

Sayangnya hal itu belum terwujud sehingga masih ada 4,2 juta anak usia 6-18 tahun secara nasional yang putus sekolah.

Lebih mengkhawatirkan lagi lanjutnya, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertanggung jawab untuk pengentasan ATS tersebut harus diefisiensi kembali hingga Rp 7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dialokasikan Rp 71 triliun dan diperkirakan bakal menyedot anggaran sebesar Rp 400 triliun per tahunnya.

Besarnya anggaran MBG yang menjadi bagian dari program janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden tentu akan dikhawatirkan dapat mengganggu anggaran Kementerian lain.

Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat sekolah diminta mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menyokong program MBG. Meskipun sejak awal pada 2024 lalu pemerintah sudah menekankan dana bos tidak akan terganggu.