Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mendorong penataan ulang program perlindungan anak dan perempuan agar tetap berjalan maksimal di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Provinsi ini telah cukup maju dalam urusan pemberdayaan perempuan. Namun, dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, perlu dilakukan penataan ulang agar program-program perlindungan tetap berjalan maksimal, ujarnya, di Surabaya, Kamis.

Meskipun Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak, menurutnya ada beberapa aspek yang perlu diperkuat dan ditekankan ulang dalam implementasinya.

Baca:GanjarPranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional