Jakarta, Gesuri.id - Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat membawa naskah revisi UU TNI atau Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ke rapat paripurna untuk persetujuan Tingkat II.

Meski mendapat kritik dan protes dari berbagai pihak, revisi ini diklaim tetap menjaga prinsip profesionalisme TNI dan menutup peluang kembalinya dwifungsi ala Orde Baru.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI memuat dua poin penting yang menjadi jaminan terhadap kekhawatiran publik.

Pertama, celah praktik dwifungsi TNI tetap tertutup rapat.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, tidak ada perubahan dalam Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik dan tunduk pada kebijakan politik negara. Pasal 39 juga tetap melarang prajurit aktif untuk menjadi anggota partai politik, berbisnis, atau mengikuti pemilu.