Jakarta, Gesuri.id - Usman Hamid Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyatakan, kasus hukum yang berusaha disangkutkan dengan Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan sebagai weaponization of law enforcement atau penggunaan hukum sebagai alat oleh penguasa.

Menurutnya, penguasa sudah terekam beberapa kali memakai hukum melemahkan oposisi agar mau sejalan dengan keinginan rezim.

Kasus Ketua Umum Partai Golkar, kasus itu berhenti total ketika petinggi partai yang diproses hukum itu menyatakan dukungannya atau menyatakan persetujuannya pada keinginan penguasa, ujar Usman.

Usman menyatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam diskusi berjudul Menguak Motif Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan ke Polda dan KPK: Politisasi Hukum Era Jokowi? di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Usman juga merinci berbagai kasus, termasuk menyangkut Hary Tanoesoedibjo Ketua Umum Perindo.