Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya. Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, ujar Yasonna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/7).

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7), yang diikuti secara daring oleh 262 peserta dari Kantor Wilayah Kemenkumham di beberapa daerah.

Baca:Untuk Masyarakat,YasonnaInstruksikan Hal ini