Jakarta, Gesuri.id - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, memastikan hak angket kecurangan pemilu tidak akan bergulir jika tanpa dukungan PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Efriza menanggapi sikap Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang enggan berbicara mengenai hak angket usai menutup masa sidang ke-15 DPR RI.

Sikap PDI Perjuangan di masa akhir sidang, tak mengajukan hak angket, maka urusan hak angket dapat dianggap sudah tak mungkin berlanjut, kata Efriza kepada Akuratco, Senin (8/4/2024).

Efriza menyadari, sampai detik ini masih ada riak-riak dari segelintir elit PKB dan PKS untuk terus mendorong hak angket. Namun menurutnya, ia hanya bagian dari upaya untuk memanas-manasi PDI Perjuangan.

Meski ada PKS maupun PKB, tetapi dua partai ini berkomitmen hanya sebagai pendukung PDI Perjuangan semata, layaknya mengompori PDI Perjuangan semata bukan yang akan mengambil tanggungjawab di depan, ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah kader PDI Perjuangan juga masih ada yang bersuara untuk mendorong hak angket di DPR. Tetapi, Efriza meyakini hal ini tidak akan berangsur lama karena seiring waktu pasti akan mengikuti sikap Puan yang enggan mendukung hak angket.

Sikap Puan ini diyakini lambat-laun akan diikuti oleh politisi PDI Perjuangan lainnya yang masih tak bisa menerima kekalahan. Karena sikap Puan malah simbol suara sebenarnya dari DPP PDI Perjuangan dan elite lapisan tertinggi PDI Perjuangan, pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani enggan berbicara saat ditanyai mengenai wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu.

Puan yang memimpin sidang paripurna hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepala saat ditanya awak media apakah ada pihak yang sudah mengajukan hak angket kepada unsur pimpinan.