Jakarta, Gesuri.id -Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan tidak masalah jika Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun kabinet pemerintahannya.
Menurut Masinton, penyusunan kabinet itu mutlak menjadi otoritas dan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, kata dia, presiden berhak tidak memberitahukan kepada siapa pun siapa menteri yang akan dia angkat.
Baca:Jangan Ada Pandangan Nyinyir keJokowiSoal UUKPK
Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak perlu dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak perlu kepo (rasa pengin tahu yang berlebihan) tentang kabinet sekarang, soal siapa yang akan disusun presiden, kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).