Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Komaruddin Watubun memberikan peringatan atau warning kepada penjabat (Pj) kepala daerah agar bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024 di Maluku Utara.

Komaruddin mengingatkan, jika melanggar netralitas ASN dan berpihak kepada salah satu calon kepala daerah, dapat dipidana.

Pj kepala daerah dan ASN bisa kena pidana jika terbukti berpihak kepada pasangan calon tertentu, tegasnya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDI Perjuangan yang berlangsung di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, baru-baru ini.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan itu, beberapa waktu lalu pihaknya menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk tertibkan Walikota Jayapura, dan saat ini sedang diperiksa. Maka ini juga berlaku bagi Pj kepala daerah di Indonesia, termasuk Maluku Utara, dan kabupaten/kota lain di Maluku Utara, ujarnya.

Sehingga jangan main-main untuk terlibat politik praktis. Kami juga berharap kepada jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota untuk bertindak tegas kepada Pj kepala daerah yang terlibat cawe-cawe, sambung Komarudin.