Jakarta, Gesuri.id - Ketegangan politik di Indonesia memuncak menyusul revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kemarahan, kekesalan, dan frustrasi masyarakat terhadap DPR dan pemerintah. Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan, baik dari kalangan mahasiswa, kaum intelektual, hingga ibu-ibu di daerah pemilihannya (dapil), yang merasa aspirasi mereka terhambat.

Putra menyatakan bahwa masyarakat, terutama di dapilnya, merasa tidak memiliki pilihan yang layak dalam pemilu mendatang. Mereka berharap bisa memilih calon yang berbeda dan lebih baik, tetapi kenyataannya upaya tersebut terhalang oleh sikap pemerintah dan DPR yang terkesan mengabaikan keinginan rakyat.

Saya sangat memahami kemarahan, kekesalan, dan frustrasi dari banyak masyarakat, mahasiswa, kaum intelektual, bahkan ibu-ibu di dapil saya. Mereka merasa aspirasinya dihambat, padahal mereka juga ingin memilih calon yang berbeda dan lebih baik. Sayangnya, hal itu dihambat oleh sikap DPR dan pemerintah, ungkapnya, Kamis, (22/8).

Ia juga mengakui bahwa meskipun suara masyarakat ini tidak bisa disalurkan melalui jalur resmi di DPR, mereka tetap menyuarakan keluh kesah mereka melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya, serta melalui aksi di jalanan.