Jakarta, Gesuri.id - Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para kepala daerah pada 2018 menjadi salah satu catatan hukum akhir tahun DPP PDI Perjuangan.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyoroti sistem pilkada langsung berbiaya mahal yang dinilai menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.

Baca:TrimedyaTerima Audiensi KKR Aceh Soal HAM Masa Lalu

Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 M. Sementara gaji bupati itu Rp 5 sampai 10 juta dan tunjangan serta dana taktis Rp 50 sampai 70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 M)? Trimedya dalam Peluncuran Buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/12).

Di penghujung tahun ini, Trimedya mengajak seluruh pihak untuk berefleksi apakah sistem pemilu langsung berbiaya mahal yang sudah dilakukan selama ini sudah tepat atau tidak. Termasuk pemilu sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.