Ikuti Kami

Akselerasi Persiapan Menyongsong Bonus Demografi

Oleh: Anggota Komisi V DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus

Akselerasi Persiapan Menyongsong Bonus Demografi
Anggota Komisi V DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus.

NTT, Gesuri.id - Mengawali tahun baru 2023, saya ingin terlibat dalam suatu diskursus tentang kesiapan Indonesia memasuki era emas tahun 2045.

Harian Kompas (24/1), mewartakan jika Jepang menghadapi masalah demografi dimana saat ini, telah terjadi penurunan tajam angka kelahiran dan peningkatan tajam angka lansia (lanjut usia).

Menurut Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, hal ini akan membawa konsekuensi dalam soal sosial kemasyarakatan.

“Saat ini Jepang berada di ambang apakah kita dapat mempertahankan fungsi sosial masyarakat. Masalah anak ini tidak bisa menunggu lagi, tidak bisa ditunda”, kata Khisida (tentu dalam bahasa Jepang ya), saat berpidato di parlemen Jepang, awal tahun 2023. (Kompas, 24/1, halaman 4).

Membaca warta ini kita tentu dibuat terpana oleh sebab sejumlah negara gelisah dengan rendahnya angka kelahiran, sementara itu, di negara lain, gelisah dengan angka kelahiran yang tinggi. Kita ingat, Indonesia pada era 80-an demikian gencar dengan gerakan Keluarga Berencana (KB) guna menekan lajut kelahiran.

Keadaan ini dimaksud sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk untuk mencapai tingkat keseimbangan, bahwa semesta telah mengajarkan teori kehidupan berimbang; tidak sangat berlebihan dan tidak pula sangat kekurangan.

Artinya, suatu kehidupan yang berkecukupan, tidak perlu berkelimpahan. Itulah hukum biologi bahwa komunitas memerlukan titik keseimbangan konstan oleh perebutan sumber daya antara produsen dan konsumen di alam semesta.

Keadaan Jepang, berbanding terbalik dengan Inodonesia. Jika Jepang mengeluh dengan rendahnya angka kelahiran, Indonesia sebaliknya sedang menyonsong era bonus demografi tahun 2045. Tahun itu disebut juga tahun Emas karena tepat Indonesia berusia 100 tahun (satu abad).

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana sebuah negara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif (16-65 tahun), dibandingkan dengan jumlah penduduk lansia. Berarti tinggal 22 tahun lagi, Indonesia akan mngalami bonus demografi dimaksud.

Ini waktu yang singkat. Berarti, Indonesia harus mempercepat persiapan menyonsong tahun bonus demografi, 2045 tepat Indonesia merdeka satu abad.

Apa yang disiapkan?

Bonus demografi bisa seperti mata pisau; menguntungkan atau justeru akan melukai ? Maksudnya, jangan sampai kesempatan emas di usia kemerdekaan emas, terbuang hanya gara-gara bangsa kita tidak mensyukuri rahmat bonus demografi.

Sejarah mencatat, tahun 1950-an, Korea Selatan merupakan sebuah bangsa termiskin di Asia, tetapi dengan memanfaatkan bonus demografi, mereka menggenjot dirinya menjadi negara kaya dan maju saat ini.

Demikian, Cina (RRT) mampu menfaatkan bonus demografi tahun 1990-an sehingga kini menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia.

Hanya ada satu cara yang dilakukan atau disiapkan oleh Korea Selatan dan Cina, yaitu : membangun dengan serius kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dua unsurnya meliputi kesehatan dan pendidikan.

Dalam praksisnya, Korea Selatan dan Cina mampu membangun fondasi kesehatan dan pendidikan secara teratur, terencana dan dengan visi masa depan.

Tidak ada cara lain bagi Indonesia saat ini kecuali menggerakkan secara terencana dan visoner pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Bidang kesehatan dan pendidikan harus digarap secara serius, dengan peta jalan (blue print) yang tepat. Membangun SDM dan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di atas pondasi yang benar-benar kokoh kuat.

Beberapa isu turunan dari aspek kesehatan dan pendidikan, seperti menangani masalah pangan, gizi, stunting, SDM dan kesejahteran tenaga medis-para medis, infrastruktur dan riset bidang kesehatan, sama halnya dengan pendidikan, menyiapkan guru-guru profesional, kesejahteraan, anggaran dan infrastruktur pendidikan yang andal.

Di luar ini, membangun budaya anti korupsi (zero corruption) dalam seluruh gerak penganggaran dan pelaksanaan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam beberapa segi, belum tampak kemauan bersama yang kuat untuk ini; misalnya heboh kasus minyak goreng, dugaan penyalahgunaan dana stunting, beberapa masalah dalam pembangunan fasilitas kesehatan, ketidakseriusan membangun food estate sebagai lumbung pangan, menyepelehkan angka putus sekolah di perdesaan dan belum serius menggarap bidang pendidikan vokasi serta belum tutntasnya masalah kesejahteraan : guru dan tenaga kependidikan, tenaga medis dan para medis.

Hambatan-hambatan mentalitas (baca : karakter) tersebut di atas harus segera diminimalisir di sisa waktu 22 tahun ini. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dilakukan dengan karakter kepemimpinan yang kuat seperti telah dicontohkan oleh sejumlah pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah kepala daerah dan kepala desa berprestasi.

Hal demikian harus menjadi tauladan (role model) dalam mana kita bisa menyonsong era emas bonus demografi dengan kepala tegak; kami Indonesia, kami bisa ! Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah sekaligus Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif berlimpah.

Masalah berikut ialah menyiapkan, meningkatkan dan menggerakkan seluruh potensi SDM dalam suatu kerja kolaborasi yang tidak lain adalah kerja gotong royong dalam fokus (on the track) menuju titik bonus demografi Indonesia emas 2045.

Sebagai misal, kami ingat, dalam suatu kesempatan membawakan Kuliah Umum di Kampus Akper St. Elisabeth Lela, Maumere, pimpinan kampus menyampaikan bahwa 10 lulusan Akper tersebut sedang bersiap-siap ke Jepang untuk menjadi tenaga perawat profesional dengan gaji besar setiap bulan.

Wouw….OMG! Maka saat ini, kampus tersebut membuka mata kuliah Bahasa Jepang sebagai salah satu upaya menyonsong era bonus demografi di Indonesia dan masalah demografi di Jepang.

Cerita ini dapat menjadi contoh dimana Perguruan Tinggi (dunia pendidikan) mampu melakukan adaptasi terhadap perubahaan lingkungan eksternal (global) sehingga menyesuaiakan diri dalam kurikulum pembelajaran.

Benar sekali, jika Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem menggagas konsep Kurikulum Merdeka; suatu visi tentang pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan.

Konsep Kurikulum Merdeka tentu akan mendapat sambutan dari Surga oleh seorang Paulo Freire, tokoh pendidik dan teoritikus pendidikan dari Brazil yang mendengungkan konsep pendidikan pembebasan.

 

Dilansir dari: kupang.tribunnews.com

Quote