Jakarta, Gesuri.id - Amboy, betapa bersemangat dan bringasnya Rezim Nepotis ini mendaftar dan menarget tokoh-tokoh kritis, yang pernyataan-pernyataan politiknya seringkali bersebrangan dengannya. Padahal seharusnya di era demokrasi seperti ini, suara-suara kritis harusnya didengar dan diperhatikan dengan serius, sebab itu bisa jadi merupakan pendapat atau opini kedua (second oponion) untuk menjadi penyeimbang informasi yang selayaknya dibutuhkan oleh para penentu kebijakan pemerintahan. Namun sayang sekali syahwat politik penguasa ini begitu besar sekali, hingga ia buta mata dan telinga untuk dapat melihat dan mendengar kebenaran dari sisi lainnya (para kritikus).
Rezim Nepotis rupanya bukan lagi suka mengabaikan suara-suara kritis yang bersebrangan dengannya, namun malah seakan merancang operasi khusus (Opsus) untuk menarget mereka, hingga tokoh-tokoh kritis seperti Anies Baswedan dan Hasto Kristiyanto terus menerus dicari-cari kesalahannya, sekecil apapun. Padahal kedua tokoh itu secara ideologis belum tentu sama, bahkan dahulunya sering bersebrangan. Namun tentu saja dalam menyikapi Rezim Nepotis tentu mereka sama, satu arah menghadapkan kepal tangan perlawanannya.
Bertahun-tahun Rezim Pinokio --sebelum akhirnya bertambah parah dengan berganti menjadi Rezim Nepotis--, berusaha semaksimal mungkin untuk menjegal dan memenjarakan Anies melalui berbagai operasi hukum, dari kasus Formula E hingga kasus Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), namun sampai detik ini tidak ada satupun informasi valid bahwa KPK telah menetapkan Anies Baawedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E maupun korupsi pembangunan JIS.
Bahkan yang ada, operator politik Rezim Nepotis Jokowi yang sebelumnya ditempatkan di KPK, yakni Firli Bahuri malah terjerat kasus korupsi dan dipecat dari pimpinan KPK. Dengar-dengar, Firli Bahuri mantan Ketua KPK ini sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena--konon--Firli telah membuka informasi mengenai keterlibatan putra dan menantu Sang Tuan Nepotis atas berbagai kasus-kasus gratifikasi dalam proyek-proyek strategis dan pengelolaan tambang. Waowww...
Bukan hanya itu saja, Rezim Nepotis ini juga pernah berusaha menjegal pencapresan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan berbagai isu dan tuduhan yang dibuat-buat. Namun semuanya tetap gagal total dan Anies serta Ganjar Pranowo tetap maju melenggang sebagai Capres 2024, meskipun suara perolehannya digarong oleh Rezim Nepotis. Masak perhitungan perolehan suara Pilpres 2024 sudah keluar duluan sehari sebelum rakyat datang ke TPS-TPS untuk memilih Capresnya. Masak server penghitungan suara KPU disembunyikan di Singapura, dan setelah ketahuan dan diprotes sana-sini, baru dipindah di negeri sendiri. Memangnya yang mau Pemilu siapa?.
Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menerima banyak informasi dari para ahli digital forensik dan telematika seperti Roy Suryo bersama para ahli lainnya. Dari para ahli digital forensik inilah Hasto bersuara menggelegar, seolah hendak memecah gendang telinga Rezim Tiran. Hasto tidak hanya bersuara keras soal kecurangan Pilpres, namun juga bersuara keras soal penghancuran demokrasi yang dilakukan oleh Rezim Pembohong. Protes Hasto soal Keputusan Mahkamah Konstitusi No.90 Tahun 2023 yang membuka tabir rahasia Sang Pembohong di balik keputusan Sang Paman Usman misalnya, telah berakibat mengguncangkan dunia akademisi seantero negeri, hingga para Profesor, Rektor, Guru Besar dan Mahasiswa turun ke jalan memberikan perlawanan pada Rezim Tiran.
Maka tak ayal, Hasto yang sudah membuat guncang dinding istana, dan membuat Sang Permaisuri melotot, marah-marah--karena merasa cawe-cawe untuk pencawapresan anaknya diungkap ke publik--dijadikan target operasi khusus hukum berikutnya. Itulah mengapa, suara kritis Hasto soal kecurangan Pilpres 2024 hendak dipersoalkan di Polda Metro Jaya, dengan tuduhan terindikasi penyebaran hoax. Padahal yang bicara keras soal kecurangan Pilpres 2024 itu bukan hanya para politisi seperti Hasto, melainkan juga para akademisi kampus sampai Tukang Bakso dan Bajigur juga bersuara keras !. Selain itu, soal wawancara Hasto dengan wartawan stasiun televisi itu harusnya ranahnya di Dewan Pers, bukan di kepolisian, sebab itu pokok persoalannya adalah jurnalis dan pemberitaan media.
Tak hanya sampai disitu, kasus suap recehan Harun Masiku pada oknum KPU yang sudah empat tahun terkubur bumi, alias sudah tidak relevan untuk dihidupkan lagi, eee...ternyata dihidupkan lagi oleh Rezim Kemajuan Keluarga. Sedangkan Hasto Kristiyanto sendiri, tidak pernah sekalipun dinyatakan oleh pengadilan tersangkut kasus ini, ketika kasus ini sudah disidangkan dan inkrah di tahun 2020.
Rezim Nepotis memang suka mengada-ada yang seharusnya tidak perlu ada, sedangkan yang ada, seperti kasus dugaan keterlibatan korupsi Airlangga Hartarto, yang sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk Minyak Goreng pada periode 2021-2022, sampai saat ini kelanjutan proses hukumnya hilang ditelan kabut politik. Lalu kasusnya Dito Aritedjo (Menpora) yang terindikasi dugaan korupsi Proyek Pengadaan Menara BTS 4G, juga hilang ditelan kabut politik. Ada lagi kasusnya Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), yang terindikasi korupsi Penyalah Gunaan Kewenangan dalam kegiatan Importasi Gula --sengaja awal hurufnya saya besarkan--di Kementerian Perdagangan tahun 2015, juga hilang ditelan kabut pilitik.
Masih banyak lagi kasus-kasus korupsi jumbo yang melibatkan pejabat-pejabat jumbo penyembah Rezim Nepotis ini yang bisa kita sebut, namun aneh bin ajaib, hingga detik ini tidak juga dilanjutkan proses hukumnya, hanya karena mereka sudah bersedia dijadikan pion-pion politik kakak iparnya Paman Usman, alias Ketua Genk Solo yang merajai Nusantara di era Demokrasi yang ia perdayai ini. Inilah yang banyak disebut oleh para tokoh akademisi dan pemikir-pemikir kebhinekaan Indonesia saat ini, seperti Prof. Sulistiyowati, Pak Saidi, Romo Magnis Suseno dll. dengan Penegakan Hukum Tebang Pilih. Ambyarlah Indonesia kalau begini caranya memimpin bangsa dan negara
